Medan, Wawasanpublik.id – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan bahwa sebanyak 21 dari 33 kabupaten/kota di wilayahnya telah mengajukan usulan pembangunan Sekolah Rakyat—sebuah inisiatif yang bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja bersama Menteri Sosial RI di Medan, Jumat (11/4/2025).
“Pemprov Sumut sepenuhnya mendukung program ini sebagai bentuk nyata dalam memerangi kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan. Dari total 33 kabupaten/kota, 21 daerah telah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar Bobby Nasution.
Namun demikian, Bobby menjelaskan bahwa sisanya belum dapat mengajukan usulan karena terbentur persoalan kepemilikan lahan. Sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Sosial, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat harus berada di atas lahan milik pemerintah daerah dengan luas minimal 5 hingga 6 hektare.
“Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena keterbatasan aset. Banyak daerah belum memiliki lahan yang memenuhi syarat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bobby menyebut sejumlah kepala daerah kini tengah berupaya melakukan pembebasan lahan agar dapat berpartisipasi dalam program ini di tahun mendatang.
“Beberapa bupati sangat antusias. Mereka siap melakukan pembebasan lahan tahun ini agar tahun depan bisa menerima alokasi pembangunan Sekolah Rakyat dari Kemensos,” ungkapnya.
Bobby juga menginformasikan bahwa pihaknya saat ini tengah mendampingi enam daerah—terdiri dari tiga kota dan tiga kabupaten—yang telah memenuhi persyaratan dan berpotensi besar menjadi penerima pertama Sekolah Rakyat di Sumut.
“Saya sudah kirimkan surat rekomendasi gubernur untuk enam daerah ini. Semoga realisasinya segera berjalan,” tutur Bobby.
Ia menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat ini secara khusus ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sebagai bentuk afirmasi kebijakan pendidikan yang inklusif dan transformatif. (Yt)